Artikel ini dimuat pada surat kabar harian Kompas 14 Januari 2020:
2020: Optimis dan Tetap Waspada
Kecermatan, kewaspadaan dan kematangan dalam pengambilan kebijakan fiskal telah menyelamatkan ekonomi Indonesia dari krisis sebagai akibat turbulensi ekonomi dunia di tahun 2019. Persepsi positif terhadap pemerintah Indonesia juga menjadi salah satu faktor yang menjaga kestabilan ekonomi Indonesia sehingga dapat bertahan. Walaupun sempat terjadi ketidakpastian politik ketika menjelang dan berlangsungnya pemilihan presiden dan anggota legislatif, semua dapat terlewati dengan aman dan tanpa gejolak yang mempengaruhi perekonomian Indonesia.
Pada tahun 2019 telah terjadi turbulensi ekonomi dunia yang luar biasa sebagai akibat kebijakan moneter AS, efek perang dagang dan suhu geopolitik dunia yang memanas. Berbagai faktor global tersebut mengakibatkan proyeksi pertumbuhan dan perdagangan global dikoreksi turun sebanyak tiga kali. Pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2019 merupakan yang terburuk sejak krisis keuangan global 2009. Menurunnya permintaan dari negara-negara maju tentu saja memberi pengaruh besar pada perekonomian Indonesia yang dapat terlihat dari ekspor dan impor yang tumbuh negatif dan melebarnya defisit neraca berjalan.
Namun di tengah gejolak ekonomi global tersebut, kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2019 masih bisa bertahan dengan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen. Fundamental ekonomi Indonesia masih sehat ditopang oleh permintaan domestik. Realisasi penanaman modal pada kuartal ketiga di tahun 2019 mencapai Rp205,7 triliun atau tumbuh sebesar 18,4 persen (year on year). Inflasi juga terkendali dan terjaga di bawah 3,5%. Indonesia juga masih menjadi pasar yang menarik bagi investor yang tercermin dengan naiknya peringkat sovereign credit rating Indonesia dari BBB- menjadi BBB pada Mei 2019 oleh Standard and Poor’s.
Tentu saja hal ini merupakan hasil kerja keras seluruh elemen pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo sehingga kita memiliki fundamental makro ekonomi yang kuat dan tahan terhadap guncangan ekonomi dunia. APBN 2019 yang dikelola secara cermat, sehat dan terjaga kesinambungannya juga telah membuat Indonesia menjadi salah satu negara incaran para investor. Dua minggu menjelang tutup tahun 2019, pemerintah mengumumkan pemenang lelang proyek Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang untuk pertama kalinya dimenangkan oleh investor asing. Proyek KPBU ini adalah pengembangan Bandar Udara Komodo di Labuan Bajo yang bertujuan untuk mendukung Kawasan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas.
Hal ini menunjukkan berbagai kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam APBN selalu diarahkan untuk mendukung pertumbuhan namun tetap dijaga kehati-hatiannya sehinga dapat berkesinambungan. Kebijakan fiskal dalam APBN baik di sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan diprioritaskan pada kegiatan yang produktif.
Contohnya adalah di sisi pendapatan negara, reformasi perpajakan diimbangi dengan pemberian insentif untuk mendukung investasi dan ekspor. Di sisi belanja, alokasi untuk infrastruktur menjadi salah satu pendorong produktivitas ekonomi. APBN juga memberi prioritas yang tinggi untuk investasi sumber daya manusia (SDM) melalui belanja pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Di sisi pembiayaan, APBN juga mendorong berbagai instrumen pembiayaan yang inovatif serta mendukung pendalaman pasar keuangan sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ketahanan ekonomi di tahun 2019 membawa optimisme yang besar unttuk dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun 2020 nantinya.
Perekonomian dunia pada tahun 2020 diperkirakan akan mengalami perbaikan namun masih menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian. Guncangan ekonomi masih dapat terjadi setiap saat. Untuk itu, strategi pemerintah adalah menjaga perekonomian Indonesia agar berdaya tahan tinggi dalam menghadapi guncangan ekonomi global. Untuk itu, pemerintah masih tetap optimis menggunakan APBN sebagai alat untuk mendukung kekuatan permintaan domestik di bidang konsumsi dan investasi. Fokus dari strategi ini bermuara pada penciptaan lebih banyak lapangan kerja sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
Sebagai upaya strategi memberikan perlindungan sosial yang sekaligus menstimulasi ekonomi, pada kuartal pertama tahun 2020 pemerintah akan mengakselerasi penyerapan belanja produktif terkait perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Berbagai program sosial yang telah dirancang pemerintah akan segera dilaksaknakan seperti program UMi (kredit usaha ultra mikro), Mekar, KUR, Bantuan Pangan Non-Tunai, Dana Desa, Kartu Pra-Kerja dan sebagainya.
Pada tahun 2020 ini juga pemerintah akan fokus pada lima prioritas yaitu pembangunan sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi. Perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui APBN dilaksanakan dengan menjaga alokasi 20 persen untuk pendidikan dan 5 persen untuk kesehatan. Sedangkan inisiatif baru yang memberi penekanan pada aspek penguatan sumber daya manusia adalah insentif super deduction pajak untuk vokasi dan litbang; KIP Kuliah; Dana Abadi Perguruan Tinggi, Kebudayaan, dan Riset.
Belanja infrastruktur juga akan masih menjadi fokus tahun 2020 guna mendorong konektivitas, ketahanan energi, serta mendukung perkembangan era digital. Infrastruktur ini terutama untuk mendukung sektor prioritas seperti pertanian, perikanan, manufaktur dan pariwisata.
Sedangkan simplifikasi regulasi dan birokrasi mengarah pada deregulasi guna peningkatan investasi. Omnibus Law menjadi prioritas untuk menyederhanakan berbagai peraturan yang menjadi hambatan utama investasi karena terlalu banyaknya regulasi dan birokrasi di pusat dan daerah yang mengatur berbagai sektor yang menyebabkan tumpang tindihnya aturan. Omnibus Law di tahun 2020 terdiri dari UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan UU Omnibus Law Perpajakan. Kedua undang-undang ini selain untuk menarik semakin banyak investasi ke Indonesia, juga diharapkan dapat memberikan iklim yang kondusif bagi para pengusaha Indonesia untuk mengembangkan usahanya di berbagai daerah.
Transformasi ekonomi diwujudkan melalui penciptaan nilai tambah melalui berbagai aktifitas ekonomi termasuk penguatan sektor manufaktur. Revitalisasi sektor manufaktur merupakan syarat penting untuk transformasi ekonomi dan peningkatan pertumbuhan. Untuk itu, arah kebijakan pemerintah adalah melalui insentif fiskal yang tepat sasaran, mendorong vokasi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta mendorong inovasi dan litbang. Pemerintah telah menyiapkan berbagai fasilitas Pajak Penghasilan berupa Tax Holiday, Tax Allowance, pengurangan pajak penghasilan impor serta Super Deduction untuk litbang dan pelatihan vokasi. Melalui kebijakan ini, pertumbuhan sektor manufaktur yang saat ini berada di bawah 5 persen dapat meningkat sampai 6 persen.
Walaupun tahun 2020 Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia akan tetap melambat dan bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan di bawah 5 persen, pemerintah tetap optimis dapat mencapai pertumbuhan di angka 5,3 persen sebagaimana tercantum dalam UU APBN 2020. Sebagai alat mencapai tujuan negara, APBN akan tetap dijaga kesinambungan dan ketahanannya agar defisit dan utang terkendali. Defisit akan dijaga di tingkat 1,76% dan utang di kisaran 30% terhadap PDB yang menunjukkan sikap kehati-hatian di tengah ketidakpastian.
Berbekal pengalaman pada tahun 2019, pemerintah Indonesia optimis menghadapi 2020. Indonesia harus maju dan keluar dari middle income trap. Untuk itu, tahun 2020 adalah saat yang tepat untuk menciptakan ancang-ancang bagi lompatan menjadi negara berpenghasilan tinggi. APBN dapat menjadi alat yang ampuh dalam mewujudkan berbagai fokus kebijakan. APBN kuat, Indonesia maju.
Different View 