Reformasi Perpajakan untuk Bisnis Teknologi Informasi

 

Tulisan ini dimuat pada majalah Media Keuangan edisi Bulan Februari 2017 

Para mahasiswa Tiongkok di tahun 1990-an menjadikan tanggal 11 November sebagai Hari Jomblo Nasional (Singles Day). Mengambil momentum tersebut, Alibaba, perusahaan ecommerce terbesar di Tiongkok sejak tahun 2009 memilih Singles Day sebagai hari belanja online. Pada Singles Day 2016, Alibaba berhasil menjual produk sejumlah 13.4 milyar dollar AS (Rp 178 triliun) dalam waktu kurang dari 15 jam.

Indonesia juga tidak mau ketinggalan dengan menjadikan 11 November sebagai Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) dengan memberi diskon besar-besaran.  Pada Harbolnas 2016, beberapa perusahaan ecommerce menikmati lonjakan pembeli. Contohnya perusahaan Zalora, menerima lonjakan pengunjung sebesar 565 persen disbanding tahun sebelumnya. MatahariMal.com mencatat kenaikan transaksi sejumlah 4,5 kali dari hari biasa. Pada hari terakhir Harbolnas Bukalapak.com, berhasil meningkatkan transaksi hariannya menjadi sebesar Rp300 miliar.

Selain melalui online market place, transaksi penjualan digital juga diperoleh dari pemasangan iklan pada media sosial (medsos). Sebagian besar penggunaan aplikasi medsos dilakukan melalui telepon seluler (ponsel). Di Indonesia, jumlah pengguna telepon pintar pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 87,6 juta orang atau setara dengan 34 persen dari total jumlah penduduk.

Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Keuangan Negara

APBN Untuk Kemakmuran Rakyat

Opini saya yang dimuat dalam harian Media Indonesia tanggal 14 Februari 2017

 

APBN ialah salah satu produk kebijakan pemerintah yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk mencapai masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Untuk itu, APBN dirancang agar dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sehingga mempunyai daya untuk memberantas kemiskinan, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional.

Namun, APBN sebagai alat kebijakan tidak dapat berdiri sendiri karena dipengaruhi juga oleh faktor-faktor lain yang terjadi di dunia.

opini-frans-media-indonesia

Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Indonesia, Keuangan Negara

Tugas Berat Sri Mulyani

Layaknya Tax Amnesty, kembalinya Sri Mulyani Indrawati merupakan repatriasi aset yang berharga milik negara Indonesia. Bukan tanpa alasan ketika Presiden Jokowi memanggil pulang Sri Mulyani untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan. Tepat satu minggu setelah dilantik menjadi Menteri Keuangan, kebijakan pemangkasan belanja negara dikeluarkan untuk melakukan penghematan anggaran. Pemangkasan anggaran dilakukan sebesar 133,8 trilyun yang terdiri dari pengurangan anggaran belanja di kementerian/lembaga sebesar 65 trilyun dan transfer ke daerah sebesar 68,8 trilyun. Kebijakan ini diambil untuk menyelamatkan Indonesia dari keadaan darurat fiskal yang diakibatkan oleh belum optimalnya hasil penerimaan negara. Realisasi penerimaan pajak sampai semester satu 2016 hanya mencapai 33.7 persen dari target yang ditetapkan.  

SMI 20160727_175434.jpg

Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Pajak, Pembangunan

Mungkinkah Ada Kenaikan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) atas Bunga Deposito/Tabungan?

Dalam beberapa hari terakhir ini, pemerintah dan DPR sedang melakukan pembahasan mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016 (RAPBN-P) 2016. Salah satu hal penting yang dibahas adalah turunnya penerimaan negara sebesar 88 trilyun. Sebagai akibatnya, akan dilakukan pemotongan anggaran pengeluaran/belanja sebesar 48 trilyun dan sisanya akan ditutup dengan pembiayaan sebesar 40 trilyun. Untuk meningkatkan pendapatan negara, pemerintah juga merencanakan program pengampunan pajak (tax amnesty) untuk dapat menggenjot penerimaan negara.

Baca lebih lanjut

1 Komentar

Filed under Pajak

Tito Karnavian The Next President?

Pada Rabu 15 Juni 2016, Komjen Tito Karnavian dipilih sebagai calon Kapolri tunggal yang dicalonkan oleh Presiden Jokowi. Berita yang cukup mengejutkan. Di satu sisi Tito merupakan calon terbaik dengan karier cemerlang, di sisi lain, beliau masih cukup junior bila dibandingkan dengan jenderal polisi bintang tiga lainnya. Bahkan menurut Kapolri Badrodin Haiti dan juga keluarga dekat Komjen Tito, beliau sendiri masih merasa sungkan apabila diangkat menjadi Kapolri mengingat masih banyak yang lebih senior di kepolisian. Pangkat bintang tiga (Komjen) baru diraihnya empat bulan yang lalu ketika pada 16 Maret 2016 mendapatkan promosi jabatan dari Kapolda Metro Jaya menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris. berolahraga Riwayat kariernya bertabur prestasi dan keberhasilan yang sangat mengesankan.

Baca lebih lanjut

1 Komentar

Filed under Indonesia

Membangun“Silicon Valley”diIndonesia, mengapa tidak?

Apabila mendengar nama Silicon Valley, tergambar di pikiran kita suatu daerah yang mempunyai infratruktur dan teknologi canggih yang menjadi tempat berkumpulnya para pakar dan perusahaan teknologi informasi di negara bagian California, Amerika Serikat. Daerah ini memang terkenal sebagai tempat bermulanya perusahaan-perusahaan besar di bidang teknologi informasi seperti: Adobe, Apple, Cisco, Yahoo dan nama besar lainnya. Bukan hanya itu, di tempat ini juga terdapat pusat riset atom dan mesin pemecah atom terbesar di AS.

Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Indonesia, Pembangunan, Uncategorized

Data Kartu Kredit Untuk Perpajakan

Pajak memang sebuah kata yang menakutkan bagi sebagian orang. Tak heran ketika ada Peraturan Menteri Keuangan yang mewajibkan beberapa bank untuk memberikan data transaksi kartu keditnya kepada pihak Ditjen Pajak, ada kecenderungan penurunan jumlah pemakaian kartu kredit. Pertanyaannya , kenapa mesti takut?

Peraturan Menteri Keuangan ini pada prinsipnya adalah pelaksanaan dari Pasal 35A UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tahun 2009 (UU KUP) yang berbunyi “Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Bahkan data kartu kredit termasuk salah satu data yang diberikan dalam penjelasan pasal dalam UU tersebut. Untuk itu, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah atas turunan UU KUP tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2012 tentang pemberian dan penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mewajibkan pemberian data kartu kredit merupakan turunan PP tersebut.

Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Pajak