Penyanderaan (gijzeling) atau paksa badan bagi penunggak pajak

Anda mempunyai tunggakan pajak? Harap segera lunasi tunggakan pajak anda. Beberapa waktu terakhir Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas perpajakan di Indonesia sedang gencar menggalakkan penagihan aktif berupa penyanderaan (gijzeling) atau paksa badan. Penyanderaan ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP).

Penagihan secara aktif ini merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh DJP untuk menciptakan keadilan atas pemenuhan kewajiban perpajakan. Terdapat tiga pilar penegakan hukum yang dilakukan oleh DJP, yaitu: pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan. Gijzeling adalah bagian dari proses penagihan. Diharapkan dengan adanya gijzeling yang dipublikasikan secara luas, akan dapat berdampak pada tiga hal. Yang pertama akan memberikan efek jera kepada Wajib Pajak yang belum membayar tunggakan pajak. Yang kedua, pemberitaan yang gencar tentang pajak juga akan memberikan pemahaman lebih mendalam bagi Wajib Pajak dan calon Wajib Pajak. Yang terakhir, tindakan penegakan hukum berupa penyanderaan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh DJP pada tahun 2012 (terlihat dalam tabel), tingkat pembayaran tunggakan pajak (yang terlihat dari kolom pencairan) relatif menurun dari tahun ke tahun.

Tahun Saldo awal Penambahan Pencairan Pengurangan Saldo akhir
2008 27,32 27,39 11,26 16,37 38,34
2009 38,34 24,32 16,58 22,84 39,82
2010 39,82 56,03 18,43 57,99 37,86
2011 37,86 63,86 8,85 35,24 66,48
2012 66,48 34,11 9,15 53,27 47,32

Gijzeling yang berasal dari bahasa Belanda atau penyanderaan dalam bahasa Indonesia berarti pengekangan sementara waktu kebebasan seseorang (dalam hal ini penanggung pajak) dengan menempatkannya di tempat tertentu. Yang dimaksud dengan penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang termasuk dalam pengertian wakil bagi Wajib Pajak Badan adalah pengurus, komisaris dan pemegang saham sesuai ketentuan dalam Pasal 32 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Berdasarkan UU PPSP, penyanderaan hanya dapat dilakukan apabila penanggung pajak mempunyai utang pajak di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Bagaimana mengukur itikad tidak baik penanggung pajak? Penanggung pajak dianggap tidak mempunyai itikad baik apabila:

  • Penanggung Pajak tidak merespon himbauan untuk melunasi utang pajak
  • Penanggung Pajak tidak menjelaskan/tidak bersedia melunasi utang pajak baik sekaligus maupun angsuran
  • Penanggung Pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untuk melunasi utang pajak
  • Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu
  • Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukanhya di Indonesia
  • Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.

Pelaksanaan penyanderaan hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak seketika setelah diterimanya izin tertulis dari Menteri Keuangan yang dikirim melalui Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak atau oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Bila persyaratan di atas telah terpenuhi, penunggak pajak dapat disandera paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan lagi.

Penyanderaan dilakukan dengan dititipkan di rumah tahanan negara (rutan) dan terpisah dari tahanan lain. Apabila penanggung pajak yang akan disandera tidak dapat ditemukan, bersembunyi atau melarikan diri, Jurusita Pajak melalui Kepala Kantor Pajak atau atasannya, dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan untuk menghadirkan Penanggung Pajak yang tidak dapat ditemukan tersebut. Namun demikian, penyanderaan tjdak boleh dilaksanakan apabila penanggung pajak sedang beribadah atau sedang mengikuti sidang resmi atau sedang mengikuti Pemilihan Umum.

Penanggung pajak yang disandera dapat dilepas dari rumah tahanan Negara sebelum masa penyanderaannya berakhir apabila telah memenuhi persyaratan:

  • Utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
  • Jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah habis;
  • Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  • Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan.

Pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan tersebut di atas berupa Surat Rekomendasi/Surat Pemberitahuan Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

  • Penanggung Pajak sudah membayar utang pajak 50% atau lebih dari jumlah utang pajak/sisa utang pajak, dan sisanya akan dilunasi dengan angsuran
  • Penanggung Pajak sanggup melunasi utang pajak dengan menyerahkan bank garansi
  • Penanggung Pajak sanggup melunasi utang pajak dengan menyerahkan harta kekayaannya yang sama nilainya dengan utang Pajak dan biaya penagihan pajak untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  • Penanggung Pajak telah berumur 75 tahun atau lebih
  • Untuk kepentingan perekonomian negara dan kepentingan Umum.

Berdasarkan UU KUP, dasar penagihan pajak adalah Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Penyanderaan adalah salah satu dari serangkaian tindakan proses penagihan pajak yang dimulai dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Secara nasional, DJP hingga 16 Desember 2014 telah melakukan penelitian terhadap 31 Penanggung Pajak untuk diusulkan penyanderaan. Tindakan penagihan pajak secara aktif (hard collection) dengan pencegahan ataupun penyanderaan harus dilakukan secara terukur, konsisten, dan professional oleh DJP. Hal ini dilaksanakan agar pelaksanaan penegakan hukum sedapat mungkin mencegah terjadinya sengketa antara penanggung pajak dengan DJP.

Tinggalkan komentar

Filed under Pajak

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s