Tugas Berat Dirjen Pajak Yang Baru

Dengan berakhirnya masa tugas Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) saat ini pihak Kementerian Keuangan membuat terobosan baru dengan mengadakan open bid atau lelang terbuka bagi jabatan Dirjen Pajak. Sebuah langkah baru yang patut mendapatkan apresiasi dan memerlukan perhatian khusus mengingat Dirjen Pajak adalah sebuah jabatan pimpinan sebuah organisasi besar yang mempunyai peran penting dalam mengumpulkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Terlepas dari siapapun yang akan terpilih nantinya, tugas berat sudah menanti sang Dirjen Pajak yang baru.

Dengan jumlah pegawai sebanyak kurang lebih 34 ribu orang yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, sang Dirjen menjadi nahkoda sebuah kapal besar. Apabila Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dianalogikan sebagai perusahaan swasta, maka Dirjen Pajak dapat disamakan sebagai seorang Chief Executive Officer (CEO).  Apa saja tugas berat sang CEO yang baru?

Yang paling utama tentu saja terkait kinerja dari “perusahaan DJP”. Hampir delapan tahun terakhir sejak tahun 2004, DJP belum berhasil mencapai target penerimaan yang ditetapkan pemerintah. Hanya sekali di tahun 2008 penerimaan pajak dapat tercapai, itupun hanya 100.02% dan karena adanya kebijakan “sunset policy”. Dapat dibayangkan apabila sebuah perusahaan selama 8 tahun berturut-turut tidak dapat mencapai targetnya. Perlu suatu perubahan besar dalam perusahaan tersebut agar dapat meningkatkan penjualan produknya secara lebih signifikan.

Dari sisi kinerja, DJP mempunyai beberapa produk utama yang menjadi acuan; yaitu: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Tiga produk inilah yang menjadi acuan kinerja utama DJP. NPWP terkait dengan jumlah Wajib Pajak (WP) yang terdaftar, SSP terkait dengan jumlah rupiah yang disetor atau dibayarkan WP serta SPT terkait dengan pelaporan WP. Semua produk tersebut terkait dengan kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kepatuhan: mendaftarkan diri, membayar dan melaporkan pajaknya. Tentu saja kepatuhan itu termasuk dalam hal kebenaran nilai pajaknya.

Produk yang “dijual” DJP mencerminkan kinerjanya sehingga hasil utama berupa kepatuhan WP dapat diukur oleh tiga produk utama tersebut. Disinilah diperlukan peran CEO untuk dapat menjual produk tersebut agar laku di pasaran. Berbeda dengan produk yang bisa langsung dipakai dan dirasakan manfaatnya oleh konsumen, pemenuhan kewajiban perpajakan mempunyai sifat kontra prestasi tidak langsung sehingga manfaatnya tidak bisa dirasakan secara langsung oleh WP. Besar harapan agar CEO DJP dapat melakukan sesuatu gebrakan yang “out of the box” baik dari sisi penguatan institusi DJP, pelaksanaan administrasi perpajakan yang efektif, penegakan hukum yang setara dan formulasi kebijakan yang pas untuk dapat meningkatkan penjualan produknya.

Tugas utama yang kedua dari CEO yang baru adalah terkait dengan legitimasi atau pengakuan dari masyarakat secara keseluruhan. Legitimasi ini bagaikan “branding” dari sebuah produk yang hendak dijual kepada khalayak. Sebuah produk tidak akan laku terjual apabila tidak memberikan kepuasan atau penambahan manfaat dari  suatu produk yang dibeli. Tak ubahnya suatu produk yang dijual di pasaran, masyarakat akan lebih senang membayar produk yang dipercaya dapat memberikan manfaat lebih. Seandainya saja ada produk pengganti produk perpajakan, niscaya masyarakat akan membeli produk tersebut sebagai alternatif pilihan. Walaupun tidak dapat dibandingkan secara sempurna, namun pembayaran zakat dan  pembayaran premi asuransi menjadi “pesaing” produk pajak.

Kita masih ingat beberapa waktu lalu ada upaya dari kelompok keagamaan masyarakat dan juga tekanan dari pengguna social media yang menolak untuk membeli produk DJP (membayar pajak).  Pembelian produk perpajakan dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia karena tidak diikuti dengan adanya peningkatan manfaat tidak langsung yang diberikan pemerintah. Branding produk DJP di pasaran masih terpuruk baik disebabkan dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal karena masih adanya petugas pajak yang “nakal” sehingga memberikan kesan buruk terhadap reputasi DJP. Dari sisi ekternal disebabkan karena penggunaan uang pajak yang masih dirasakan sangat kurang manfaatnya bagi para pembeli produk pajak.

Branding produk DJP yang digunakan selama ini sebagai sumber penerimaan negara yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial dirasakan belum cukup.  CEO DJP perlu mencari mekanisme baru yang dapat memperkuat branding produk dengan menekan keterpurukan reputasi dari sisi internal dan eksternal. Penguatan reputasi tidak dapat dilakukan sendiri oleh DJP. CEO dapat melibatkan  stakeholderyang mempengaruhi produk pajak seperti: akademisi, praktisi perpajakan, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga pemerintah dan tentu saja WP itu sendiri.

Tugas utama yang terakhir adalah terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia sebagai motor penggerak utama DJP. Bukan hanya masalah kurangnya jumlah pegawai DJP seperti yang selama ini sering ditulis media, tapi juga faktor persaingan pasar tenaga kerja. Penambahan jumlah pegawai DJP untuk peningkatan kinerja tidak dapat dilakukan selama lima tahun ke depan karena kebijakan moratorium dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Untuk itu, CEO DJP perlu mencari jalan alternatif agar kekurangan pegawai ini dapat diatasi. Antara lain dengan peningkatan penggunaan sistem teknologi informasi yang dapat menggantikan tugas klerikal/administratif sehingga pegawai yang ada dapat diberdayakan untuk kepentingan pengawasan kepatuhan dan pemeriksaan pajak.

Saat ini perlahan tapi pasti juga sudah mulai banyak terjadi brain drain di DJP. Hal ini pernah disampaikan oleh Dirjen Pajak kepada media. Banyak pegawai DJP yang pindah atau mengundurkan diri dari DJP untuk bekerja di tempat lain atau melakukan usaha mandiri. Hal ini tidak terlepas dari dua faktor. Yang pertama adalah karena adanya permintaan (demand) yang tinggi terhadap profesi perpajakan di bursa tenaga kerja. Faktor pertama ini lebih dekat kepada adanya tawaran penghasilan yang lebih tinggi di luar DJP. Sedangkan faktor kedua adalah karena minimnyaperlindungan dari sisi keamanan bekerja maupun kejelasan karir. Hal ini dapat tercermin dari adanya tuntutan atau gugatan hukum  dari WP terhadap pegawai DJP. Karena kaitannya dengan penegakan hukum, tentu saja dapat membuat nyali pegawai menjadi ciut apabila tidak didukung atau dibela jajaran pimpinan. Beberapa waktu lalu juga muncul keluhan di dunia maya tentang permasalahan kejelasan karir terkait mutasi dan promosi di DJP.

Sebagai akibat dari banyaknya pegawai yang keluar atau mengundurkan diri, tentu juga mempengaruhi reputasi DJP sebagai pengawal penerimaan negara. Apabila faktor yang kedua (keamanan bekerja dan kejelasan karir) lebih dominan sebagai penyebabnya, maka CEO DJP mendapat pekerjaan rumah yang berat untuk dapat mengendalikan sumber daya manusianya. Sumber daya manusia mempunyai peranaan penting dalam suatu organisasi besar. Belajar dari CEO kelas dunia, Jack Welch dari perusahaan General Electric (GE), ia merasa tidak perlu tahu semua hal mengenai GE yang memiliki banyak anak perusahaan dan jenis usaha. Dalam salah satu pernyataannya, Jack mengatakan ia banyak fokus dalam mengendalikan sumber daya manusia SDM dan keuangan.

Kinerja DJP sebagai suatu organisasi tidak dapat lepas dari peran pimpinan tertinggi serta jajaran pimpinan lain di bawahnya. Upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan memimpin DJP melalui seleksi lelang jabatan diharapkan dapat mendapatkan Dirjen Pajak yang berintegritas dan mempunyai komitmen tinggi untuk meningkatkan kinerja DJP. Bagi yang terpilih melalui proses seleksi ini, tugas berat sudah banyak menanti.

Tinggalkan komentar

Filed under Pajak

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s