Peranan Direktorat Jenderal Pajak Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2014

**dimuat dalam Majalah Berita Pajak Volume II-2013, Desember 2013**

Tahun 2014 adalah tahun yang “panas” bagi panggung politik Indonesia. Rakyat Indonesia akan memilih para wakilnya di DPR, DPRD dan DPD melalui pesta demokrasi yang disebut dengan Pemilu (Pemilihan Umum). Kegiatan pemilihan anggota dewan ini baru akan diadakan pada bulan April 2014 secara serentak di seluruh Indonesia. Namun demikian, hawa panasnya sudah dapat dirasakan sejak tahun ini yang diawali dengan penentuan partai politik peserta Pemilu dan penyampaian daftar calon anggota legislatif. Untuk Pemilu kali ini, segala peraturan dan persyaratannya diatur berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam UU Pemilu tahun 2012 tersebut, terdapat banyak perbedaan dengan UU sebelumnya yang diatur dengan UU nomor 10 tahun 2008. Perbedaan dalam UU Pemilu yang terkait dengan peranan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) adalah pasal yang mengatur tentang Dana Kampanye Pemilu. Pada Bagian Kesepuluh Pasal 131 UU Nomor 8 tahun 12 terdapat dua ayat tambahan dari UU sebelumnya. Ayat empat pada pasal 131 baru adalah adanya larangan bagi partai peserta Pemilu untuk menerima lebih dari yang sudah ditetapkan (satu milyar dari perseorangan dan tujuh setengah milyar dari perusahaan) serta kewajiban menyerahkan kelebihan dana sumbangan tersebut ke kas negara. Ayat tambahan selanjutnya pada ayat lima mengatur tentang adanya sanksi bagi pelanggaran tersebut yang detilnya dituangkan dalam pasal 303 berupa pidana penjara dua tahun dan denda sejumlah lima milyar rupiah.

Selain dua ayat tambahan tersebut, terdapat perbedaan pada penjelasan pasal 131 ayat 3 yang menyebutkan bahwa pemberi sumbangan dana kampanye harus mencantumkan identitas yang jelas. Pada UU lama nomor 8 tahun 2008 bagian Penjelasan pasal 131 ayat 3 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ”identitas yang jelas” adalah hanya nama dan alamat penyumbang. Sedangkan pada penjelasan UU yang baru disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “identitas yang jelas” adalah nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penyumbang, serta surat keterangan tentang tidak adanya tunggakan pajak dan penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan. Dengan demikian, setiap pemberi sumbangan dana kampanye Pemilu diwajibkan untuk mencantumkan NPWP serta memperoleh tax clearance dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penambahan penjelasan UU ini jelas membutuhkan kesiapan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk berperan aktif dalam Pemilu 2014.

Kesiapan yang pertama adalah tentang tata cara pemberian tax clearance atau yang biasa disebut dengan Surat Keterangan Fiskal (SKF). Tata cara pemberian SKF ini diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-69/PJ./2007 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 peraturan ini, Surat Keterangan Fiskal dipergunakan untuk memenuhi persyaratan pada saat hendak melakukan penawaran pengadaan barang dan atau jasa untuk keperluan Pemerintah. Ini sesuai dengan pasal 1 ayat 3 peraturan tersebut yang menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah Wajib Pajak yang sedang dalam proses pengajuan tender untuk pengadaan barang/jasa untuk keperluan instansi pemerintah. Jadi SKF hanya diberikan sebagai persyaratan pengadaan barang/jasa di institusi pemerintah. Oleh karena itu, peraturan ini dipandang perlu untuk segera dilakukan penyesuaian agar juga dapat dipergunakan untuk kepentingan Pemilu 2014.

Kesiapan yang kedua adalah tentang tentang jangka waktu pemberian SKF ini. Dalam Standar Operating Procedure (SOP) yang mengatur tentang tata cara penyelesaian permohonan SKF Wajib Pajak (KPP70-0053), jangka waktu penyelesaian permohonan ini adalah paling lambat 10 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Tentunya proses penyelesaian ini akan lebih baik apabila dapat diselesaikan secara lebih cepat. Mengapa hal ini perlu menjadi perhatian? Per Dirjen Pajak Nomor Per-69/PJ.2007 tentang pemberian SKF adalah untuk mengubah ketentuan sebelumnya yang diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-447/PJ./2001. Perubahan inti dalam peraturan ini adalah karena BAPEPAM (yang dulu) sebagai pengawas bursa efek telah mencabut kewajiban atau persyaratan SKF bagi Wajib Pajak yang hendak menjual saham perusahaannya di Bursa Efek. Alasan utama pencabutan syarat SKF tersebut adalah karena proses yang lama dan rumit dalam penyelesaian permohonannya, sehingga dianggap menghambat pertumbuhan perusahaan yang hendak masuk bursa. Tentunya kejadian ini tidak boleh terulang lagi dalam pemberian SKF bagi penyumbang dana Pemilu.

Selain kesiapan terkait peraturan, Ditjen Pajak perlu untuk mengkaji dampak potensi perpajakan dari adanya perubahan UU Pemilu. Para penyumbang dana kampanye yang memohon SKF dapat dijadikan sebagai data awal untuk membandingkan dengan kewajiban perpajakannya. Tentunya dana yang disumbangkan seharusnya menjadi pengeluaran bagi perorangan/perusahaan yang wajib tercatat dalam Surat Pemberitahuan (SPT) pajaknya. Selanjutnya, data tersebut juga dapat disandingkan juga dengan hasil audit laporan dana kampanye Partai Politik peserta Pemilu oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk untuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Partai politik sebagai penerima dana juga harus melaksanakan kewajiban atas peraturan perpajakan. Apabila partai politik memperoleh penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang harus dilaporkan atau mempunyai kewajiban sebagai pemotong/pemungut pajak, maka wajib memiliki NPWP. Potensi pajak dari dana Pemilu ini sangat besar. Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pengawas Pemilu, data resmi yang diterima dari sumbangan dana kampanye Pemilu 2009 adalah sebesar 788 milyar. Tentunya jumlah ini akan jauh lebih besar lagi di Pemilu tahun depan. Belanja iklan di media cetak, televisi dan online diperkirakan menjadi pengeluaran terbesar dari peserta Pemilu sehingga dapat terjadi lonjakan penerimaan PPN dari pengeluaran dana kampanye tersebut. Semua potensi perpajakan sebagai dampak dari Pemilu perlu dilakukan sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penerimaan pajak.

Terlepas dari potensi perpajakan yang ada, peranan Ditjen Pajak yang paling penting dalam pengelolaan dana kampanye Pemilu 2014 adalah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas data dari penyumbang dana kampanye. Selama beberapa Pemilu sebelumnya, identitas para penyumbang dana kampanye banyak yang tidak jelas dan diragukan validitasnya. Dengan kewajiban bagi penyumbang untuk mencantumkan NPWP dan mempunyai SKF, Ditjen Pajak mempunyai tugas mulia untuk memberikan data yang valid dan sesuai keadaan yang sebenarnya sehingga penyumbang dana kampanye menjadi lebih transparan. Tugas mulia ini tentu perlu didukung dengan perangkat peraturan dan teknologi informasi yang memadai agar integritas data dapat terjaga dengan baik.

Dari sisi akuntabilitas, Ditjen Pajak wajib menyimpan rahasia data para penyumbang dana kampanye. Di tengah pergulatan suasana politik yang panas, data penyumbang dana kampanye sangat rawan untuk disalahgunakan. Untuk itu Ditjen Pajak tidak boleh menggunakan data tersebut untuk kepentingan politik, namun semata-mata hanya untuk kepentingan perpajakan dan pelaporan.

Tinggalkan komentar

Filed under Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s