Perpajakan Untuk Bisnis Ecommerce

Dimuat pada harian Kontan 11 Juli 2013

——————————————————–

Melihat perkembangan yang sanngat cepat dari pertumbuhan ecommerce di dunia termasuk di Indonesia, maka diperlukan suatu strategi yang efektif bagi otoritas perpajakan dalam menyikapinya. Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah pertumbuhan yang sangat pesat ini harus tetap dijaga agar tidak terjadi distorsi sebagai akibat kebijakan perpajakan. Selama ini, aspek perpajakan dalam ecommerce telah menjadi sorotan otoritas perpajakan di dunia, terutama apakah harus ada pengenaan pajak baru terhadap transaksi ini dan juga bagaimana menyelaraskan peraturan perpajakan yang ada dengan perkembangan ecommerce.

Beberapa negara yang tergabung dalam OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) sepakat bahwa setiap perubahan pada aspek perpajakan bagi ecommerce agar dilakukan melalui kerja sama dan perjanjian internasional dengan berdasarkan pada prinsip dasar perpajakan. Lima prinsip dasar perpajakan tersebut adalah: neutrality, efficiency, certainty and simplicity, effectiveness and fairness dan flexibility, prinsip ini juga berlaku bagi semua perdagangan non ecommerce.

Negara Amerika Serikat sebagai pionir dari ecommerce menerapkan Internet Tax Freedom Act yang diawali tahun 1998 pada masa pemerintahan Bill Clinton dan telah diperpanjang beberapa kali hingga masa pemerintahan George W. Bush yang kemudian berlaku terakhir sampai dengan November 2014. Peraturan ini melarang pengenaan pajak pada: akses internet, penggunaan bandwith internet dan penggunaan email. Namun demikian, semua ketentuan perpajakan bagi perdagangan konvesional berlaku sama untuk perdagangan melalui ecommerce.

Untuk ecommerce, Kanada menetapkan bahwa semua bisnis yang dilakukan melalui internet diperlakukan sama dengan bisnis biasa. Penghasilan dari ecommerce termasuk dalam kategori penghasilan biasa dan mendapatkan perlakuan sesuai dengan kentuan undang-undang pajak penghasilan yang berlaku. Ketetapan yang sama juga berlaku bagi perdagangan yang terkena pada pajak penjualan, seperti GST (Goods and Services Tax) dan HST (Harmonized Sales Tax).

Negara Jepang juga memperlakukan hal yang sama bahwa tidak ada pengenaan pajak yang baru bagi ecommerce dan mendapatkan perlakuan yang sama dengan perdagangan biasa. Untuk pengawasan kepatuhan pajak terhadap ecommerce, otoritas perpajakan di Jepang membuat suatu satuan khusus yang disebut dengan PROTECT (Professional Team for Ecommerce Taxation). Tim yang dibentuk pada setiap kantor wilayah ini “memburu” pelaku usaha ecommerce yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Dengan dibentuknya satuan khusus ini, terbukti cukup efektif untuk mengumpulkan pajak bagi penerimaan negara Jepang yang selama ini bersembunyi di balik bisnis ecommerce.

Hampir semua negara bersikap wait and see dalam menyikapi pajak dalam ecommerce. Hanya negara Uni Eropa yang agak berbeda. Apabila seseorang bermaksud menjual barang dan jasa melalui sarana internet dan telah memenuhi nilai penjualan dalam batas tertentu, maka diwajibkan baginya untuk mendaftarkan diri di salah satu negara anggota Uni Eropa dan memungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai) bagi pembelinya.

Yang perlu menjadi perhatian bahwa dengan tidak adanya ketentuan pajak baru yang bersifat signifikan, bukan berarti ecommerce terbebas dari pajak. Perlakuan pajak yang sama perlu diterapkan bagi pelaku usaha dunia maya ini agar prinsip keadilan dalam pengenaan pajak dapat dipenuhi. Adalah tidak adil apabila seseorang menjual pakaian pada sebuah toko harus membayar pajak atas penghasilan yang diperolehnya, sementara orang lain yang menjual pakaian melalui toko online di dunia maya terbebas dari pajak.

Untuk itu, otoritas perpajakan di Indonesia sebaiknya mengeluarkan suatu penegasan yang bersifat awareness agar komunitas pengusaha dunia maya juga menyadari akan kewajiban perpajakannya. Beberapa peraturan perundangan perpajakan yang selama ini berlaku, perlu ditegaskan juga penerapannya bagi dunia ecommerce. Sebagai contoh adalah pendaftaran WP (Wajib Pajak) untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak. Contohnya adalah bila pengusaha ecommerce tersebut memiliki banyak situs usaha  dengan lokasi server yang berbeda-beda, apakah akan diperlakukan sama dengan WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT) yang wajib mendaftarkan diri di setiap tempat kegiatan usahanya. Contoh lainnya adalah ketika pengusaha ecommerce yang berlokasi di luar negeri dan memperoleh penghasilan di Indonesia hanya dengan membuka situs ecommerce. Apakah situs tersebut dapat dianggap BUT (Bentuk Usaha Tetap)? Apabila dianggap sebagai BUT bagaimana pengenaan perlakukan perpajakannya, sementara wujud fisik dan pegawainya sendiri tidak ada di Indonesia.

Sampai dengan belum adanya perkembangan baru dari dunia ecommerce yang mempengaruhi aspek perpajakan secara signifikan, penegasan atas perlakuan perpajakan untuk ecommerce dianggap sudah cukup. Perlu juga dikomunikasikan ke pihak pelaku usaha ecommerce dan masyarakat bahwa penegasan ini bukanlah pengenaan pajak yang baru terhadap usaha ecommerce tapi lebih kepada penegakan keadilan bagi semua pelaku dunia usaha. Komunikasi dan sosialiasi dianggap perlu agar jangan sampai terjadi penolakan terhadap aturan penegasan tersebut.

Nufransa Wira Sakti

 

Perpajakan Untuk Bisnis Ecommerce

Perpajakan Untuk Bisnis Ecommerce

2 Komentar

Filed under Uncategorized

2 responses to “Perpajakan Untuk Bisnis Ecommerce

  1. mohon referensi bacaan mengenai bentuk2 pengawasan atas pajak ecommerce, khususnya negara uni eropa. terima kasih pak

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s