Untuk Siapa dan Untuk Apa Kita Membayar Pajak?

**Dimuat di majalah Indonesian Tax Review , edisi18, Oktober 2012**

Tugas berat kembali dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2013. Dalam pidato Nota Keuangan 2013 yang disampaikan oleh Presiden SBY pada tanggal 16 Agutus 2012 lalu, dari total pendapatan negara sebesar Rp 1.507,7 triliun, penerimaan dari sektor perpajakan ditargetkan sejumlah Rp 1.178,9 triliun. Suatu jumlah yang sangat besar dan meningkat 11 persen dari APBN-P 2012.

Jika melihat karakter penerimaan pajak berdasarkan kategori Wajib Pajak (WP), prosentase pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) dari tahun ke tahun selalu meningkat. Dari data resmi periode 2005-2010 yang dikeluarkan oleh DJP, hanya pada tahun 2007 terjadi pertumbuhan negatif terhadap penerimaan pajak PPh OP. Namun demikian, bila dibandingkan dengan jumlah penerimaan dari WP Badan atau yang masuk dalam kategori perusahaan, tingkat penerimaan PPh OP sangatlah kecil. Selama periode tersebut, pajak individu tidak pernah berkontribusi lebih dari dua persen dari total penerimaan. Sisanya 3-4 persen disetor melalui bendaharawan pemerintah dan 93-95 persen melalui WP perusahaan. Sudah saatnya DJP memberikan perhatian lebih kepada WP OP.

Rendahnya tingkat penerimaan pajak individu, tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rata-rata mencapai 5 persen per tahun sejak tahun 2000. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi bila dibandingkan banyak negara berkembang yang lain. Sebagai akibat pertumbuhan ekonomi tersebut, terdapat 9 juta warga kelas menegah baru setiap tahunnya. Pada tahun 2011 terdapat 134 juta warga kelas menengah Indonesia yang membelanjakan 2 – 20 dollar AS per harinya. Jumlah warga kelas menengah tersebut melonjak dari 45 juta orang di tahun 2003. Tingkat belanja para kelas menengah dengan pendapatan per kapita 3000 dollar AS tahun ini menyumbangkan perumbuhan ekonomi domestik (PDB) terbesar. Sebagai contoh, berdasarkan data dari World Bank, belanja pakaian dan alas kaki tahun 2010 mencapai Rp 113,4 triliun, belanja barang rumah tangga dan jasa Rp 194,4 triliun, belanja di luar negeri Rp 59 triliun, serta biaya transportasi Rp 238,6 triliun. Lalu mengapa tingkat penerimaan pajak dari OP sangat rendah?

Golongan kelas menengah bisa dikategorikan sebagai golongan masyarakat yang berpendidikan tinggi dan berpikiran kritis. Mereka tidak bisa serta merta dipaksakan untuk membayar pajak tanpa ada suatu kejelasan tentang ke mana larinya uang pajak yang dibayarkan. Ketika membayar listrik, tagihan TV berlangganan, telpon maupun jalan tol, mereka dapat menikmati secara langsung fasilitas terhadap apa yang mereka bayarkan. Hal ini berbeda dengan pajak, seolah-olah mereka membayar tanpa menikmati fasilitas apapun dari yang sudah dibayarkan. Oleh sebab itu membayar pajak disebut sebagai kontra prestasi tidak langsung.

Sebagaimana telah banyak diketahui, uang yang dibayar melalui pajak digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti: rumah sakit, sekolah, jalan, taman dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Selain itu, juga digunakan untuk memberikan gaji kepada kepada pegawai negeri sipil dan TNI untuk memberikan pelayanan dan jaminan keamanan kepada setiap warga negaranya. Semua pembangunan fasilitas umum dan sosial dibiayai melalui pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.

Namun demikian, fasilitas umum yang diberikan kepada masyarakat tidak bisa dinikmati secara maksimal karena sangat jauh dari kenyamanan bahkan terkadang mahal. Sebagai contoh, rumah sakit umum bagi masyarakat yang sedang sakit. Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat masih sangat tinggi bila dibandingkan dengan fasilitas dan pengobatan “seadanya” dari para dokter dan tenaga medis rumah sakit pemerintah. Kecenderungan ini mengakibatkan masyarakat lebih memilih untuk membayar asuransi bila dibandingkan membayar pajak. Disinilah beratnya tugas Ditjen Pajak untuk meyakinkan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak karena selalu berbanding lurus dengan fasilitas umum dan sosial yang dirasakan sangat minim oleh mereka.

Sebagai perbandingan, dapat dicontohkan sebuah keluarga yang tinggal di komplek perumahan real estate. Setiap keluarga diwajibkan untuk membayar iuran sampah, iuran kebersihan dan iuran keamanan. Dengan senang hati setiap individu tersebut akan membayar iuran-iuran tersebut. Mengapa? Karena semua yang dibayarkan terlihat jelas manfaatnya dan apabila terjadi kesalahan dapat mengadu secara langsung kepada pengelola real estate. Kenapa hal itu tidak bisa terjadi pada ruang lingkup yang besar dalam suatu negara? Walaupun pajak adalah kontra prestasi secara tidak langsung, namun apabila hasil yang diperoleh oleh rakyat berupa fasilitas umum dapat dinikmati dengan baik dan terlihat secara nyata hasilnya, tentu dapat meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak.

Untuk itu, dirasakan perlu adanya sosialisasi secara masal kepada pembayar pajak untuk memperlihatkan lebih jelasnya kemana larinya uang pajak yang dibayar masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengumumkan secara transaparan tentang penggunaan uang dalam APBN secara gamblang dan mudah dipahami oleh rakyat jelata. Jumlah uang dan proyek/kegiatan pembangunan yang dilakukan diumumkan secara luas melalui media masa.

Yang juga tidak kalah pentingnya adalah pemberitahuan besar-besaran secara langsung dan terbuka tentang penggunaan uang pajak. Salah satu contoh pemberitahuan langsung adalah dengan memberikan tulisan/stiker/spanduk pada fasilitas-fasilitas umum. Misalnya pemberian tulisan secara besar dan menyolok: “Rumah Sakit Ini Dibangun Dengan Uang Pajak Anda“, “ Sekolah Ini Tidak Dapat Dibangun Tanpa Uang Pajak Anda” , “Di Lokasi ini Akan Segera Dibangun Taman Dengan Menggunakan Uang Pajak Anda” dan lain-lain.

Tulisan-tulisan semacam itu juga bisa dibuat pada loket layanan masyarakat yang nantinya juga memberikan dampak peningkatan pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Misalnya pada loket layanan pembuatan SIM, KTP, STNK. passpor, kantor polisi/tentara bahkan Kantor Pelayan Pajak dibuat tulisan besar: “Gaji Kami Yang Kami Terima Setiap Bulan Dibayarkan Dengan Pajak Anda” atau “Semua Pelayanan Tidak Dikenakan Biaya Karena sudah Dibayar Oleh Pajak Anda”. Dapat dibayangkan dampak psikologis dari tulisan tersebut bagi masyarakat pemohon layanan dan terlebih lagi terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagai pemberi layanan. Hal ini tampaknya sederhana tapi menyentuh hal paling mendasar dari keengganan masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakan yaitu tidak jelasnya pemakaian uang pajak yang sudah dibayarkan.

Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Bukan tidak mungkin tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pajak akan bertambah ketika makin mengenal fungsi dan penggunaan pajak. Juga bukan tidak mungkin jika di kemudian hari ada rakyat yang berbicara lantang kepada aparat penegak hukum ketika akan bertindak sewenang-wenang,”Anda jangan macam-macam, gaji anda saya yang bayar melalui pajak“. Kenapa tidak?

**NUFRANSA**

Tinggalkan komentar

Filed under Pajak

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s