Pemanfaatan Social Media Untuk Kepentingan Perpajakan

Dimuat di majalah Berita Pajak No. 09/XLIV/Mei 2012

————————————————————————-

Social media atau media sosial adalah sebuah media berbasiskan jaringan Internet yang memungkinkan para penggunanya untuk berinteraksi secara langsung dengan pengguna lainnya. Melalui media tersebut, para pengguna dapat membagi kegiatan, ilmu, pendapat atau tulisan. Blog, jejaring sosial (social network) dan forum adalah bentuk yang paling sering digunakan oleh para pengguna Internet dalam media sosial. Contoh media yang paling banyak penggunanya adalah wordpress, multiply  atau blogspot (blog), wikipedia (forum) dan Facebook/Twitter/YouTube (social network). Dalam perkembangannya, media sosial juga digunakan sebagai sarana untuk penyebaran informasi, iklan, pemberitaan, berjualan, promosi maupun perkumpulan para fans dengan tokoh/hobby yang sama.

Saat ini, pengguna media sosial di dunia melonjak dengan sangat drastis.  Sebagai contoh, berdasarkan data dari semiocast.com , jumlah pengguna Twitter di seluruh dunia pada tahun 2011 telah mencapai 383 juta. Sebuah jumlah yang melebihi populasi negara kita!  Pengguna yang berasal dari Indonesia berada di posisi kelima dengan 19.5 juta. Tiga peringkat besar diduduki oleh Amerika Serikat, Brazil dan Jepang dengan jumlah berturut-turut 107 juta, 33 juta dan 29 juta pengguna.  Untuk jaringan sosial Facebook, total jumlah penggunanya sudah di atas 500 juta. Berdasarkan data statistik dari Socialbakers, Indonesia berada peringkat ketiga dengan jumlah 43,39 juta di mana peringkat satu diperoleh oleh Amerika Serikat dengan 155,7 juta jiwa dan India di peringkat kedua dengan selisih 400 ribu pengguna lebih banyak dari Indonesia.  Menurut kompas.com, walaupun jumlah pengguna Facebook lebih banyak daripada jumlah pengguna Twitter, tetapi dalam jumlah kicauannya (tweet), malah pengguna Twitter Indonesia menjadi nomor satu di Asia.

 

Penggunaan Media Sosial di Berbagai Negara

Menyikapi perkembangan yang sangat besar dari media sosial ini, beberapa negara mengeluarkan kebijakan dan inisiatif terkait penggunaan media sosial untuk institusi pemerintah. India, melalui Departemen Teknologi Informasi, telah merilis “Framework and Guidelines for Use of Social Media by Government Organisations” pada November 2011. Framework tersebut disusun setelah setelah melakukan beberapa pertemuan dan pembahasan dengan beberapa departemen lain, konsultan dan para ahli hukum pemerintahan. Framework tersebut dibuat agar insitusi pemerintah dapat menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan masyarakat  dengan langsung secara efektif.

Negara persemakmuran juga telah memanfaatkan media sosial untuk mengumpulkan semua anggotanya untuk bergabung dalam media yang disebut dengan “Commonwealth Connect”. Sebagai tahap pertama, media sosial berbasis portal tersebut akan menggabungkan sejumlah data dan informasi dari 200 situs yang dimiliki oleh institusi di bawah negara persemakmuran. Data dan informasi  tersebut dapat diakses oleh semua anggota negara persemakmuran tersebut melalui search engine yang khusus dibuat pada media tersebut.

Pemerintah Amerika Serikat sebagai pengguna terbesar media sosial telah secara aktif menggunakan media sosial  sebagai ajang koordinasi antar departemen, berinteraksi dalam komunitas publik serta memanfaatkannya sebagai sarana untuk pengumuman pemerintah. Sementara kepolisian di negara Malaysia, Hong Kong dan Singapura telah menggunakan media sosial untuk manajemen krisis, informasi kriminal dan pencarian orang hilang. Di Indonesia sendiri media sosial juga telah dipakai oleh Polri.  Beberapa Polda sudah menggunakan Twitter untuk informasi terkait arus lalu lintas. Selain menyalurkan informasi berbasiskan TMC (Traffic Management Center), akun tersebut juga memanfaatkan informasi yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang sedang berada pada lokasi tertentu.

 

Penggunaan Media Sosial oleh Otoritas Perpajakan di Berbagai Negara

Beberapa otoritas perpajakan juga telah melakukan inisiatif untuk menggunakan media sosial sebagai saluran berinteraksi dengan masyarakat khususnya para Wajib Pajak (WP) dan juga sarana berkomunikasi dengan internal/sesama pegawai pajak. Media yang digunakan antara lain: FaceBook, Twitter, YouTube, WebSeminar dan lain-lain. Penggunaan FaceBook antara lain untuk: rekrutmen pegawai IRS (Amerika Serikat), promosi penggunaan electronic filing (Australia) dan konsultasi perpajakan (New Zealand). Penggunaan Twitter antara lain: press release (Denmark), promosi kegiatan dan pengumuman tentang SPT (Jepang), informasi tentang hak dan kewajiban WP (Portugal) serta pengumuman terkait perpajakan (Inggris, Amerika Serikat, Singapura, Mexico). Sedangkan penggunaan YouTube dimanfaatkan oleh otoritas perpajakan untuk:  kampanye kesadaran WP (Austria), promosi kegiatan perpajakan (Spanyol), konsultasi perpajakan (Jerman) dan ketentuan dan prosedur perpajakan (Jepang).

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), beberapa negara dapat merasakan manfaat  yang besar terhadap penggunaan media sosial ini.  Otoritas perpajakan di Australia, Portugal, Inggris merasakan manfaatnya melalui adanya komunikasi yang sangat efektif dan keterlibatan WP yang lebih aktif dalam berinteraksi. Negara lain (Meksiko, Denmark, Canada) menyatakan manfaatnya melalui biaya yang sangat murah dan informasi yang dapat diakses secara real time. Selain itu, penggunaan media sosial juga dapat digunakan untuk mengetahui respons masyarakat terhadap isu, kebijakan, inisiatif dan produk hukum perpajakan. Feedback dari respon WP dapat dimanfaatkan untuk mengetahui dampak kebijakan perpajakan. Tentu saja setelah melalui analisa dan pengamatan yang lebih mendalam terhadap reaksi WP. Otoritas perpajakan Singapur (IRAS) mencatat dan memanfaatkan respons yang diperoleh melalui Twitter baik itu positif, negatif dan netral terhadap suatu kebijakan, kegiatan, dan produk perpajakan.

Karena dapat berinteraksi secara langsung dan merasa keluhan, usulan atau ucapannya didengar oleh otoritas perpajakan, maka banyak WP tidak segan untuk berinteraksi melalui media sosial yang dikelola oleh otoritas perpajakan. Contohnya adalah media sosial yang dikelola oleh Australia Tax Office (ATO). Untuk Twitter telah diikuti oleh 5,571 follower, FaceBook telah menarik 1,527 fans dan video perpajakan yang diunggah pada situs YouTube telah dilihat sebanyak 27,861 kali. Perkembangan di Meksiko juga sangat besar, dalam dua tahun terakhir, tumbuh sebesar 50% untuk yang melihat video perpajakan melalui YouTube (dari 366 ribu ke 600 ribu) dan follower di Twitter tumbuh 300% dari 3 ribu ke 13 ribu.

Pemanfaatan Media Sosial Untuk Kepentingan Perpajakan

Melihat perkembangan media sosial yang sangat pesat, pemanfaatannya yang efektif untuk perpajakan di berbagai negara serta jumlah pengguna di Indonesia yang sangat besar, sudah saatnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memanfaatkan media sosial sebagai alternatif saluran komunikasi dengan WP. Media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang berhubungan dengan sosialisasi, penyuluhan dan kehumasan. Selama ini, sarana komunikasi kepada WP yang digunakan oleh DJP adalah melalui sosialisasi, surat, email, website dan call center. Karakterisitik dari media sosial yang dapat dijadikan strength (kekuatan) adalah dapat dilihat/dibaca secara cepat kapan saja di mana saja dan tersedianya respons yang dapat diperoleh secara seketika.  Biaya yang dikeluarkan juga sangat murah, bahkan gratis selama ada koneksi Internet. Di beberapa negara maju, pegawai yang menanganinya juga hanya berjumlah 2-4 orang pegawai saja.

Mengingat Internet adalah “negeri” di mana setiap orang bisa bebas berpendapat, bebas berkomunikasi dan bebas berinteraksi, perlu diatur beberapa ketentuan, peraturan dan strategi implementasi yang matang sebelum DJP memanfaatkan media sosial. Hal ini agar tujuannya sebagai media komunikasi menjadi tepat sasaran. Misalnya saja adanya ketentuan penggunaan (Term of Use) dan FAQ (Frequently Asked Questions) & Guidelines (petunjuk penggunaan) yang disusun berdasarkan etika berkomunikasi, best practice dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, aturan mainnya menjadi jelas dan fokus terhadap layanan yang diberikan kepada WP.

Peraturan dan ketentuan tersebut harus ditetapkan oleh DJP mengingat pemanfaatan media sosial ini juga bukan tanpa risiko. Risiko tersebut antara lain kesalahan informasi yang diberikan karena ketidaktahuan petugas pengelola media sosial dan kerawanan terhadap kejahatan Internet (hacking, phishing, spoofing). Mengingat penyebaran informasi dari media sosial yang sangat cepat, kesalahan informasi dapat dengan segera menyebar dan mengakibatkan reputasi Ditjen Pajak yang menurun.

Karena akun media sosial ini juga mewakili Ditjen pajak sebagai institusi pemerintah, perlu juga diatur pengelolaannya. Segala informasi dan berita yang disampaikan adalah suara resmi dari Ditjen Pajak, untuk itu diperlukan kehatian-hatian dalam mengelola mekanisme implementasinya. Misalnya saja, perlu diatur bagaimana alur informasi dapat efektif dengan menggunakan 140 karakter yang tersedia dalam Twitter. Contoh lain adalah prosedur dan tahapan layanan apabila terdapat adanya keluhan atau pertanyaan yang harus dijawab oleh pengguna media sosial.

Sudah saatnya DJP memanfaatkan media sosial ini sebagai sarana berinteraksi dengan masyarakat khususnya para WP. Mengingat jumlah penggunanya yang sangat signifikan, media sosial dapat dimaksimalkan sebagai sarana penyaluran informasi dan berinteraksi secara langsung dengan WP mengenai perpajakan. Sebagian besar pengguna media sosial tersebut adalah kaum muda berpendidikan yang sudah “melek” teknologi. Mereka juga haus akan informasi terkait perpajakan yang dapat diperoleh secara langsung dan menarik.  Tentunya mereka juga calon potensial sebagai WP di masa yang akan datang.

**NUFRANSA**

Tinggalkan komentar

Filed under Pajak

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s