Pajak Sebagai Wujud Bela Negara

Pada jaman sebelum adanya suatu negara demokrasi seperti sekarang ini, banyak pemerintahan berbentuk kekuasaan mutlak yang disebut monarki atau kerajaan. Dipimpin oleh seorang raja, kerajaan mengatur semua pemerintahannya termasuk dalam soal keuangan. Karena berbentuk kekuasaan mutlak, penguasa monarki dapat memungut upeti terhadap rakyatnya. Pemungutan uang maupun hasil bumi dari rakyat terhadap rajanya bersifat pemaksaan dan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan kerajaan tanpa adanya mekanisme pengawasan. Penyerahan upeti seperti ini tanpa berdasarkan kompromi dan wajib dibayarkan oleh semua rakyat.

Dengan semakin meningkatnya kesadaran rakyat terhadap fungsi kerajaan, dimpimpin para tuan tanah dan kaum bangsawan, rakyat meminta agar upeti yang diserahkan oleh mereka dipergunakan untuk kepentingan bersama. Di sinilah mulai timbul konsep “imbal jasa” di mana keuangan tersebut digunakan untuk selain kepentingan kerajaan. Pemahaman ini dimulai di Inggris dengan ditandatanganinya piagam Magna Carta pada awal abad XIII antara para pembayar upeti dan raja. Revolusi di Amerika juga memperkuat hal ini yang menuntut keterwakilan pembayar pajak dalam menentukan kebijakan negara, yang terkenal dengan “No taxation without representation”

Konsep yang kemudian dikenal dengan negara demokrasi inilah yang sekarang banyak dianut oleh masyarakat dunia. Dalam negara yang bersifat demokrasi (dari rakyat untuk rakyat), terdapat dua kontribusi nyata dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Yang pertama adalah kontribusi politik dimana rakyat memilih para wakilnya yang kemudian akan duduk di parlemen dan/atau juga memilih presiden yang akan memimpin pemerintahan. Kontribusi kedua adalah dalam bentuk kontribusi finansial yang merupakan pengalihan hak kontrol (pengawasan) terhadap keuangan negara. Kontribusi finansial dalam bentuk pembayaran pajak ini yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan umum (public needs). Mekanisme pengawasan atas penggunaan uang pajak dicerminkan melalui persetujuan parlemen dalam setiap pengeluaran negara.

Pembayaran pajak juga dapat menjadi mekanisme untuk menopang kedaulatan rakyat dalam praktek bernegara. Dalam penyelenggaraan negara, kedaulatan sebuah negara bisa diartikan secara umum sebagai kemampuan sebuah negara untuk mengelola negaranya sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun. Dalam bentuknya, kedaulatan identik dengan sebuah kemerdekaan yang diperoleh oleh suatu negara. Sementara, konsep sebuah negara secara fisik didasari oleh adanya wilayah, warga negara dan pemerintahan yang diakui keabsahannya oleh semua warga negara secara hukum. Untuk menjaga pertahananan dan keamanan wilayah dari sebuah negara dalam rangka mempertahankan kedaulatannya, dibentuklah suatu konsep bela negara dengan wujud pertahanan secara militer (military defense).

Sementara itu, untuk dapat mengelola sebuah negara, diperlukan dukungan finansial yang kuat agar dalam setiap pengelolaan negara tersebut tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain. Sama dengan pertahanan wilayah, kekuatan keuangan negara juga harus selalu dijaga keamanannya dengan konsep ketahanan fiskal. Dengan kata lain, ketahanan fiskal sama pentingnya dengan ketahanan wilayah. Sehingga ketahanan fiskal dapat disebut sebagai non-military defense.

Dalam pengelolaan sebuah negara, sumber keuangan negara diperoleh melalui sumber daya yang dimiliki pada wilayah negara tersebut. Apabila negara tersebut kaya dengan sumber daya alam (minyak, batubara, gas dan energi, dan lain-lain) maka sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk memenuhi keuangan negara yang selanjutnya digunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Ketika sumber daya alam yang dimiliki tidak mencukupi maka diperlukan suatu partisipasi aktif setiap warga negara dalam mewujudkan ketahanan fiskal demi kedaulatan sebuah negara. Pajak adalah satu bentuk partisipasi aktif warga negara dalam menopang kedaulatan negara.

Manakala ketahanan fiskal suatu negara terganggu sehingga secara finansial dan tidak dapat dipergunakan untuk mengelola negara demi kehidupan rakyatnya, maka negara tersebut akan berutang kepada pihak ketiga yang mempunyai dana besar untuk menalanginya. Saat ini, peran pihak ketiga tersebut dimainkan oleh institusi/lembaga donor yang didominasi oleh World Bank dan IMF. Namun demikian, pinjaman dana tersebut tidak gratis. Selain adanya bunga terhadap utang tersebut, dana talangan tersebut juga diikuti dengan berbagai “persyaratan“ yang diatur oleh pemberi dana. Dengan tidak adanya kebebasan dalam mengatur negaranya sendiri, maka hilanglah kedaulatan negara tersebut secara finansial walaupun tidak secara wilayah.

Contoh terbaru tentang hilangnya kedaulatan negara tersebut adalah negara Yunani. Dengan adanya krisis ekonomi yang melanda Yunani, pemerintah terpaksa meminta dana talangan yang disediakan oleh IMF. Tidak ada yang gratis, IMF mensyaratkan reformasi fiskal apabila hendak menerima dana tersebut. Salah satu bentuk reformasi fiskal adalah dengan penghematan anggaran dan  penambahan tarif pajak. Rakyat Yunani yang sudah menderita akibat krisis, kembali menerima beban hidup tinggi dengan pengurangan gaji dan kenaikan pajak. Protes dan demonstrasi oleh rakyat Yunani menyebabkan negara tersebut makin terpuruk dengan banyaknya kerusuhan dan bentrokan. Tidak ada serangan fisik terhadap wilayah kedaulatan Yunani, namun tanpa adanya ketahanan fiskal telah terjadi kekacauan pada negara Yunani. Kertahanan fiskal yang telah hancur, meruntuhkan kedaulatan negara tersebut. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia pada saat adanya krisis moneter di tahun 1998. Di sinilah pentingnya non-military defense bagi sebuah negara.

Oleh karena itu, bangsa yang mandiri sangat dipengaruhi oleh kekuatan fiskalnya. Indonesia yang juga menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara, terus menerus berusaha untuk memperbaiki sistem perpajakannya. Namun semua upaya tersebut akan sia-sia apabila tidak ditunjang oleh niat Wajib Pajak (WP) untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan patuh dan benar. Akan selalu ada celah untuk mengelak kewajiban perpajakan.

Pemahaman bersama mengenai pajak sebagai sumber kekuatan utama ketahanan fiskal harus dikumandangkan kepada setiap warga negara agar dapat meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak. Partisipasi fiskal setiap warga negara berpengaruh besar untuk menjaga “wilayah” ketahanan fiskal negara Indonesia. Hal ini penting agar negara ini tidak terjerat oleh krisis keuangan dan kehilangan kedaulatannya. Pembayaran pajak sebagai wujud bela negara akan membuat setiap rakyat bangga dan menimbulkan patriotisme di dalam hati setiap warganya.

 

Finalis Lomba Menulis Artikel Perpajakan 2012:

http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-wujud-bela-negara

**Nufransa**

Tinggalkan komentar

Filed under Pajak

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s