Kebijakan Afirmatif Pemilu 2009: Emansipasi Wanita atau Diskriminasi Pria?

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengusulkan untuk memberikan keistimewaan pada kaum wanita dalam Pemilu 2009. Kebijakan afirmatif ini yaitu apabila sebuah partai politik memperoleh tiga kursi pada suatu daerah pemilihan, maka kursi ketiga diberikan kepada caleg perempuan yang memperoleh jumlah suara terbanyak.

Semua ini berawal dari keputusan MK yang membatalkan Pasal 214 UU No 10/2008 mengenai penetapan caleg terpilih berdasarkan nomor urut karena bertentangan dengan UUD 1945. Akibat dari keputusan ini, nomor urut caleg tidak lagi berpengaruh dan hanya mereka yang mendapatkan suara terbanyaklah yang berhak untuk melenggang ke Senayan.

Kebijakan ini banyak didukung oleh masyarakat walaupun tak sedikit parpol yang kurang setuju. Para caleg yang berada di nomor urut sepatupun sekarang menjadi lebih “bergairah” dan mulai menambah “amunisi” untuk dapat menambah jumlah suaranya. Namun di lain pihak, keputusan MK ini juga menjadi bumerang bagi caleg perempuan yang dalam Pemilu 2004 memperoleh suara sangat sedikit bila dibandingkan dengan caleg pria.

Di UU Pemilu sendiri sebenarnya sudah ada pasal yang melindungi hak kaum perempuan ini. Pada pasal 53 disebutkan bahwa daftar bakal calon anggota legislatif paling sedikit diwakili sebanyak 30 persen oleh kaum perempuan.Namun dalam pelaksanaannya masih dianggap kurang berhasil. Oleh karena itu, KPU beranggapan bahwa caleg perempuan perlu dilindungi haknya dengan memberikan kebijakan afirmatif ini.

Kehebohanpun segera terjadi antara pihak yang pro dan kontra. Yang pro berargumen bahwa perempuan harus diberi hak yang sama, paling tidak untuk sementara, agar dapat menduduki kursi parlemen. Sementara yang kontra tentu saja mendasari argumennya dengan rasa ketidakadilan. Sebenarnya (calon) kebijakan KPU ini bagaikan pisau bermata dua yang ingin bersikap adil di satu sisi tapi di sisi lain sekaligus juga mengorbankan keadilan.

Kebijakan afirmatif ini rasanya kurang pas. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada kaum perempuan, apakah ini yang dinamakan emansipasi? Bukankah emansipasi intinya adalah persamaan hak bukan melebihkan haknya? Bukankah dengan kebijakan ini malah membuat perempuan menjadi semakin dianggap kaum yang lemah? Bukankan ini juga bentuk diskriminasi terhadap kaum pria?

Anggota parlemen perempuan yang sekarang sedang menjabat sekarangpun rasanya juga tidak terlalu memasyarakat bila dibandingkan periode sebelumnya. Dulu kita sering mendengar kiprah Marwah Daud Ibrahim, Fatimah Ahmad atau Khofifah Indarparawansa. Tapi sekarang? Nyaris tidak terdengar kecuali dua tiga orang yang karena kebetulan juga menjadi artis atau selebritis. Inilah saatnya untuk membuktikan kemampuan mereka yang sebenarnya di mata rakyat. Biarlah rakyat yang memilih dan menentukan sendiri calonnya.

Kebijakan ini sudah berlebihan dan membuat seolah-olah perempuan adalah mahluk tak berdaya yang harus selalu dilindungi. Tidak perlu ada kebijakan afirmatif ini. Kaum wanita juga perlu berjuang secara terhormat untuk mendapatkan haknya tanpa harus mendapatkan perlakuan lebih.

Baca juga di sini

Tinggalkan komentar

Filed under Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s