Tapi ada sesuatu yang aneh pada setiap insan, termasuk diriku. Kenapa hanya di bulan ini saja kita selalu lebih sabar dan lebih taat beribadah? Bukankah akan lebih baik kalau setiap waktu beribadah seperti bulan Ramadhan? Bukankah akan lebih baik kalau kita selalu konsisten berperilaku seperti pada bulan Ramadhan?

Mudah-mudahan Ramadhan kali ini menjadi batu loncatan untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik. Percuma rasanya kalau setiap tahun berpuasa dan beramal ibadah di bulan Ramadhan tapi mengulang lagi kesalahan yang sama ketika Ramadhan telah berakhir.

Ya Allah, berikan hambamu ini kekuatan untuk menghadapi bulan suci kali ini menjadi lebih baik.

Ya Allah, berikan hambamu ini kekuatan agar dapat menjalani setiap saat layaknya bulan Ramadhan.

Ya Allah, berikan kepada setiap umat muslim agar senantiasa berperilaku seperti pada bulan suci.

Amin Ya Robbal Alamin.

@30 Juli 20011

Acara malam adalah sebuah kuliah umum bertajuk “Kebijakan Publik dan Etika Publik” dan diadakan di hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta. Kuliah umum ini digagas oleh Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) dan dihadiri oleh banyak tokoh terkenal seperti Goenawan Mohamad, Darmin Nasution, Marsilam Simanjuntak, Yeni Wahid, Jajang C Noer, Rosiana Silalahi dan lain-lain. Saya sendiri dapat hadir karena kebaikan hati seorang teman yang menuliskan nama saya dalam daftar undangan acara tersebut. Seperti biasa, SMI tampil memukau para hadirin dengan kalimat-kalimatnya yang lugas, tajam dan sesekali diselingi dengan lelucon kecil.

Walalupun berjudul kuliah umum, tapi beliau lebih banyak menceritakan pengalaman pribadinya yang berhubungan dengan kebijakan dan etika publik selama menjadi pejabat negara. Contohnya, pada hari pertama beliau masuk sebagai menteri keuangan, yang pertama kali dikerjakannya adalah menanyakan kepada Irjen Kemkeu tentang apa yang boleh dan tidak boleh dia kerjakan sebagai menteri. Hal yang berhubungan dengan etika publik ini tentu saja sangat mengagetkan pejabat di kementriannya karena belum pernah ditanyakan oleh para menteri sebelumnya. SMI sangat menyadari bahwa dengan kekuasaannya sebagai menteri keuangan yang sangat besar, dia dapat berbuat apa saja yang berhubungan dengan kementrian yang beraset lebih dari 1000 trilyun tersebut, termasuk dapat memanipulasi kebijakan publik demi kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Tapi tentu saja dia tidak ingin melakukannya.

Hal ini sesuai dengan janjinya pada diri sendiri pada saat menerima jabatan sebagai pejabat publik. Dia tidak ingin menghianati jabatannya dengan melakukan korupsi. Untuk mencegahnya, SMI menjaga etika publik yang ada dalam dirinya dan mencoba untuk memasang rambu-rambu berupa norma. Agar rambu-rambu tersebut dapat berfungsi sebagai garis pembatas etika yang dapat diterapkan secara luas di kementriannya, maka dibuatlah SOP (Standard Operating Procedure) pada setiap kegiatan operasional yang juga berfungsi sebagai check and balance. Etika publik juga dicontohkannya ketika menghadapi pengusaha yang juga menjabat sebagai penguasa. Memang sang penguasa sudah melepaskan diri dari perusahaan miliknya, tapi anggota keluarga yang lain masih ada dalam perusahaan tersebut. Tentu saja hal ini akan menimbulkan konflik kepentingan yang sangat besar bagi kebijakan publik yang dibuat oleh sang penguasa pengusaha tersebut. Hati nurani dan etika dari penguasa tersebut dipertanyakan oleh SMI. Pernah juga dalam sebuah rapat dia mengusir penguasa yang menjabat sebagai komisaris di suatu perusahaan karena tidak ingin adanya conflict of interest dalam kebijakan publik yang akan diambil dalam rapat tersebut.

Beliau juga berbagi pengalamannya selama beberapa kali menghadapi anggota dewan. Para anggota dewan seringkali mengajukan pertanyaan sulit sehingga SMI harus mencatat dan menjawabnya dengan bersungguh-sungguh padahal pada saat yang sama sang anggota dewan yang bertanya tidak memperhatikan jawabannya dan bersikap tidak acuh. Sebuah ongkos demokrasi yang harus dibayar sangat mahal karena anggota dewan hanya menganggapnya sebagai panggung politik sehingga hanya terlihat pura-pura bersungguh-sungguh dalam menjalankan lakonnya. SMI mengakui bahwa dirinya bukan berasal dari partai politik maupun berlatar belakang ilmu politik, tapi bukan berarti dia tidak mengetahui tentang politik. Karena menyangkut politik jualah dia harus pergi.

Keputusan beliau untuk bergabung dengan World Bank adalah karena sumbangannya sebagai pejabat publik sudah tidak dikehendaki di tengah situasi politik yang sudah kurang beretika dimana konflik kepentingan sudah sangat dominan.

Pesan beliau yang sangat berkesan adalah jangan pernah putus asa mencintai republik ini. Di tengah berbagai kasus yang menerpa oknum aparat di kementriannya, masih banyak pegawai kementrian keuangan yang berdedikasi tinggi, memiliki hati nurani dan mencintai republik ini. Untuk itu, beliau meminta masyarakat agar memberikan ruang dan menjaganya agar api reformasi tetap menyala walalupun dia tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan.

-Frans-

Keesokan harinya, ketika sedang meeting di kantor, seorang teman memberikan kabar via sms, teman yang baru sehari sebelumnya bertemu dalam keadaan sehat itu meninggal karena serangan jantung ketika bermain futsal. Kaget bukan kepalang!

Minggu lalu, seorang saudara yang sudah lama tidak ketemu menelpon dan memberi kabar tentang promosi jabatannya. Tentu sangat senang mendengar berita ini. Ucapan selamat tak lupa diberikan. Sempat juga sedikit mengobrol tentang pekerjaan, karena beliau bekerja di kantor induk tempat saya bekerja.

Kemarin siang, sebuah SMS kembali mengguncang jiwa, sang saudara tersebut telah meninggal karena penyakit jantung. Padahal sampai pagi harinya masih sehat.

Kedua kejadian di atas membuat hati ini kembali merenung tentang misteri  kehidupan.Rutinitas kantor, pekerjaan sehari-hari, kegiatan dengan keluarga, semuanya membuat kita lupa bahwa kita bisa “dipanggil” kapan saja.  Sebuah surat teguran halus dari Yang Maha Kuasa telah sampai ke lubuk hati.

Tiada yang dapat melawan kekuasaanNya. Bila sudah sampai pada waktunya, tiada seorangpun dapat menolaknya.

Seandainya saja kita tahu tanggal, jam, menit dan detik kematian kita, mungkinkah kita akan benar-benar siap menghadapNya?

Rasanya tidak akan ada orang yang benar-benar siap menghadapinya.

Beberapa pertanyaan menghadang: Akan dosa-dosa kita diampuni?,

Sudah benar-benar cukupkah “bekal” kita?,

Relakah kita meninggalkan keluarga yang kita cintai?

Dapatkah kita bertemu kembali dengan orang-orang yang kita sayangi?

Jakarta,

13 November 2009

Audisi ini sudah dilakukan ketika SBY terpilih menjadi presiden tahun 2004. SBY membuat konvensi baru dalam memilih menteri yang akan duduk di kabinetnya. Semua calon menteri dipanggil ke Cikeas untuk melakukan fit and proper test. Selain wawancara singkat, semua menteri yang terpilih juga diminta untuk menandatangani pakta integritas yang intinya agar mereka bekerja secara maksimal sesuai target yang diberikan serta siap diganti kapan saja apabila tidak memenuhi kinerja yang diinginkan.

Untuk periode kedua ini, SBY menambah lagi konvensi tersebut dengan meminta para calon menteri mengikuti tes kesehatan. Tidak tanggung-tanggung, mereka yang telah dipanggil ke Cikeas diminta untuk mengikuti 14 tahap pemeriksaan kesehatan dan kejiwaan yang dikawal oleh 45 orang dokter dari RSPAD Gatot Subroto. Pemeriksaan kesehatan ini kemungkinan besar dilakukan mengingat pengalaman yang lalu dimana seorang menteri tidak bisa melanjutkan tugasnya karena terserang stroke.

Walaupun terkesan informal, “audisi” calon menteri ini sangat menarik perhatian dan mendapat apresiasi yang bagus dari masyarakat. Kita bisa melihat dari banyaknya wartawan yang antusias meliput di Cikeas serta berbagai macam komentar di media dari pengamat politik pada setiap calon menteri yang dipanggil. Namun demikian, kegiatan audisi ini baru mencakup secara kompetensi serta kesehatan fisik dan mentalnya saja. Yang tidak kalah pentingnya, perlu ditambahkan lagi dengan pemeriksaan kondisi keuangan para calon menteri melalui pemeriksaan pajak yang dilaporkannya.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kedudukan dan jabatan menteri sangat menjanjikan bagi penambahan penghasilan baik yang bersifat legal maupun ilegal. Beberapa mantan menteri sudah terkena kasus pidana karena tidak tahan menghadapi godaan keuangan dan rela menggadaikan jabatannya demi menambah penghasilan ilegal. Akan sangat berbahaya apabila tidak ada mekanisme pengawasan dari sisi keuangannya.

Sebagai tambahan dari fit and proper test, pemeriksaan keuangan calon menteri layak dilakukan. Mengapa melalui pemeriksaan pajak? Secara naluri, semua orang tidak ingin untuk membayar pajak. Diperlukan keberanian sendiri bagi sesorang untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak (WP) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), di lain pihak, semua orang yang sudah mendapatkan penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib mendaftarkan diri sebagai WP. Saat ini, PTKP yang berlaku adalah Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan. Diperkirakan, semua calon menteri adalah warga negara yang punya penghasilan di atas PTKP dan wajib memiliki NPWP. Bila tidak memiliki NPWP, loyalitas calon menteri sebagai warga negara patut dipertanyakan.

Sistem pajak di Indonesia menganut sistem self assessment, di mana otoritas perpajakan (dalam hal ini Ditjen Pajak) memberikan keleluasaan bagi WP untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Melalui sistem ini, penghitungan dan pembayaran pajak yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) dapat menjadi cermin kejujuran dari seorang WP. Tentunya seorang calon pejabat publik setingkat menteri juga harus jujur dalam melaporkan pajaknya.
Melalui pemeriksaan pajak pula, dapat diperoleh informasi mengenai harta dan penghasilan seseorang dalam kurun waktu tertentu. Data yang dilaporkan dalam SPT dapat diuji silang dengan kenyataan sebenarnya dari para calon menteri tersebut. Tidak sedikit WP yang menyembunyikan penghasilan serta hartanya dalam SPT, apabila calon menteri juga melakukan hal yang sama, maka kredibilitasnya perlu dipertanyakan.

Tingkat kepatuhan pajak dari para calon menteri juga bisa diuji melalui mekanisme pemeriksaan pajak. Tingkat kepatuhan secara sederhana dapat dilihat dari ketepatan waktu dalam membayar dan melaporkan SPT. Walaupun terlihat sepele, hal ini sangat perlu karena sebagai pejabat publik, menteri akan menjadi pemimpin suatu kementrian yang akan menjadi panutan dan suri tauladan bagi banyak orang yang dipimpinnya.
Informasi yang diperoleh dari pemeriksaan pajak juga dapat menjadi data awal bagi presiden untuk menguji apakah para menterinya memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi dengan menumpuk kekayaan. Bila dianggap perlu, pemeriksaan pajak dapat dilakukan setiap tahun selama masa jabatan menteri tersebut sehingga semua penghasilan yang diperolehnya dapat duji secara transparan.

Banyak aspek positif yang layak menjadi bahan pertimbangan untuk mengadakan pememeriksaan pajak bagi calon menteri. Untuk melaksanakan mekanisme ini, tentunya diperlukan kesiapan pemeriksa pajak dalam jumlah yang memadai serta dapat bekerja dengan cepat agar hasilnya dapat menjadi pertimbangan presiden dalam waktu singkat.

Selain itu, juga diperlukan penyesuaian terhadap peraturan pelaksanaan perpajakan yang ada. Saat ini, hasil pemeriksaan pajak adalah suatu hal yang bersifat rahasia dan hanya boleh diketahui oleh Ditjen Pajak dan WP yang diperiksa. Mengingat pemeriksaan ini bersifat khusus dan menjadi standar penilaian bagi presiden sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan, dapat dipertimbangkan untuk diadakan pengecualian.

Suatu hari ada orang Jepang yang mengaku sebagai mahasiswa menelpon saya. Katanya dia mendapatkan nomor telpon saya melalui brosur/pamphlet tentang kegiatan komunitas kami yang hendak membangun mesjid di dekat kampus. Dalam pembicaraan tersebut dia mengaku sebagai mahasiswa pasca sarjana di sebuah universitas di Tokyo dan sedang melakukan study tentang perkembangan agama Islam di Jepang beserta latar belakang sejarahnya. Setelah berbasa basi, dia mengajak saya bertemu untuk bertanya-tanya tentang Islam di Jepang untuk kepentingan riset kuliahnya.

Seminggu kemudian kami berjumpa, sengaja saya pilih mushola kami sebagai tempat pertemuan. Maksudnya supaya sang mahasiswa Jepang tersebut dapat melihat langsung tempat ibadah kami. Mushola kami tak lain adalah apartemen yang kami sewa dari orang Jepang. Namanya saja yang keren, apartemen, tapi ruangannya sangat kecil berukuran tak lebih dari 4 tatami (kurang lebih 4×6m), ditambah dengan ruangan dapur dan kamar mandi yang juga sangat kecil.

Setelah berkenalan secara langsung dan bertanya mengenai hal-hal ringan, banyak pertanyaan yang dia ajukan seputar Islam. Pertama-tama pertanyaannya tertuju tentang bagaimana kesannya menjalankan kewajiban sebagai muslim di negara Jepang. Misalnya apakah ada masalah dalam menjalankan sholat, berpuasa dan lain-lain di dalam lingkungan kampus. Selanjutnya dia mulai bertanya tentang rencana membangun mesjid di kampus.

Saya jelaskan bahwa dengan dengan mushola sekecil itu tidak memadai untuk menampung mahasiswa ketika hendak sholat Jumat dan sholat jamaah lainnya. Kami membutuhkan tempat yang lebih besar sehingga leluasa untuk melaksanakan sholat serta aktivitas lainnya. Dari pertanyaannya, saya mulai curiga dengan orang ini. Kenapa dia bertanya tentang kegiatan kami? Dengan mengaku sebagai mahasiswa yang sedang riset tentang perkembangan agama Islam, tapi pertanyaan lebih banyak ke arah aktivitas organisasi mahasiswa muslim.

Lalu, bagaimana saya bisa tahu kalau dia seorang intel? Di ujung pertemuan kami, dia melontarkan suatu pertanyaan yang mengejutkan. Pertanyaannya, apakah kegiatan pengkajian AlQuran setiap malam minggu di mushola ini dapat menampung pesertanya? Ooopss… Saya belum sama sekali memberitahu tentang kegiatan pengajian rutin kami kepadanya, lalu dari mana dia bisa tahu?

Ternyata intel juga manusia, bisa terpeleset lidah, termasuk intel Jepang “yang nggak pinter-pinter amat” ini. Mungkin dia merasa saya sudah menjelaskan tentang hal ini. Intiusi saya langsung mengatakan bahwa dia adalah seorang intel yang memata-matai kegiatan kami. Untungnya, kegiatan kami tidak ada yang bersifat membahayakan menurut ukuran mereka. Lebih untungnya lagi, sang intel juga sempat memberikan uang untuk pembangunan mesjid kami.

Ketika saya cerita tentang hal ini dengan teman-teman sesama mahasiswa, ternyata beberapa dari mereka juga pernah didatangi oleh intel Jepang. Dan memang kebanyakan intel Jepang sangat baik hati dalam “menginterogasi”, biasanya sambil makan-makan di restoran. Tak jarang juga mereka membawa barang sebagai oleh-oleh. Namun sejak saat itu saya lebih berhati-hati kalau ada orang Jepang yang ingin mengetahui lebih dalam tentang kegiatan kami. Begitulah sekelumit cerita tentang intel Jepang yang baik hati.

Waduh…bagaimana mesti mencari doumen ini???

Setelah pertemuan dengan professor di hari itu, dimulailah pencarian sang dokumen yang sudah sangat tua tsb. Sasaran pertama adalah perpustakaan kampus. Hasilnya dengan sukses tidak ketemu. Kemudian peburuan dlanjutan ke paman Google yang baik hati. Perlu waktu cukup lama serta ketabahan sendiri untuk mencari dokumen ini. Memang banyak yang menjadikan dokumen ini sebagai referensi atau sumber pustaka, tapi dokumen ini sendiri tidak pernah ada di internet.

Setelah berkutat hampir dua minggu, akhirnya ketemu juga.  Ternyata semua perpustakaan universitas negeri di Jepang terhubung dalam sebuah link yang bisa diakses oleh para mahasiswanya. Salah satu universitas, Universitas Kyoto, ternyata masih menyimpan dokumen atau kopi dari aslinya. Lega rasanya. Dengan membayar ongkos kirim melalui perpustakaan universitas, dalam jangka waktu dua hari, dokumen sudah bisa diambil di perpustakaan kampus. Kita juga mendapatkan waktu 3 hari untuk membacanya.

Setelah menerima paper tersebut, seperti sudah diduga, sudah sangat tua, dan rapuh , tapi masih bisa dibaca dengan jelas. Supaya lebih enak membacanya dengan nyaman, langsung saja dikopi dan dkembalikan ke kampus. Sepertinya sih ada bagian2 yang agak lepas ketika dikopi. Heheheh…

Setelah membaca dokumen tua tersebut, baru ketahuan bahwa paper yang saya buat agak tidak sesuai dengan prinsip dasarnya. Tidak sia-sia memang membaca dokumen tersebut. Rasa lelah dan suntuk karena mencari dokumen tersebut langsung hilang. Dokumen tersebut menjadi inti, konsep awal  serta fundamental sejarah dari dokumen perjanjian tax treaty yang sekarang berkembang di dunia perpajakan dan menjadi objek peneitian saya.

Dari sana baru terasa bahwa maksud sang profesor adalah supaya kita mempunyai basic understanding tentang sebuah kegiatan/kejadian yang berlangsung saat ini. Kita juga bisa tahu perubahan-perubahan yang terjadi dalam puluhan tahun perjalanannya. Yang paling penting, kita bisa tahu philosophy dari sesuatu yang kita pelajari.

Moral of the story, untuk mengetahui sesuatu, kita tidak boleh langsung menjustifikasi apa yang kita lihat saat ini. Diperlukan waktu untuk melihat ke belakang terutama akar sejarah atau permasalahannya. Dari sana, kita bisa melihat dengan lebih bijaksana serta mendalami persoalan sesungguhnya.

Honto ni arigatou gozaimasu Komamiya Sensei !

Kenapa kita merasa tidak kelaparan pada waktu puasa? Ketika hari-hari biasa, menjelang pukul 12 siang, pasti perut kita sudah menagih untuk minta diisi. Bahkan kadang jam 10 pagipun sudah mulai diawali dengan cemilan atau makanan kecil. Namun pada saat puasa, nafsu makan kita bisa kita tahan sampai tiba kumandang adzan Magrib. Apa yang membedakannya?

Sehari sebelum memulai puasa, kita membacakan “niat” untuk melakukan puasa pada esok harinya. Ternyata niat ini tidak bisa dianggap enteng. Begitu diucapkan, maka tertanamlah “rasa” bahwa besok kita akan puasa. Dengan niat ini pula kita menjadi kuat untuk menahan haus dan lapar pada saat puasa. Niat yang kita ucapkan seolah-olah menjadi senjata untuk berkomitmen dalam mengerjakan sesuatu. “Niat” sebaiknya disampaikan secara tulus agar mengena di hati, sehingga nyaman dalam melaksanakannya.

Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kita hendak mengerjakan sesuatu, kita bisa mengawalinya dengan niat di dalam hati. Berawal dari niat yang baik, pekerjaan akan lebih mudah dilalui. Tanpa disadari, niat yang baik menjadi bahan bakar yang menggerakkan hati kita dan mengubahnya menjadi energi positif dalam tindakan dan perilaku kita. Dengan berniat, kita sudah melangkah lebih awal dari pekerjaan/kegiatan yang dibebankan kepada kita sehingga akan mempermudah dalam penyelesaiannya.

Bulan Ramdhan sudah hampir pergi meninggalkan kita. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil banyak pelajaran kehidupan dari puasa yang kita lakukan.

Belum cukup sampai di situ, di buku tersebut ditulis juga: “In general, Indonesians arrive a half hour late”. Anda setuju? Atau malah menyalahkan buku itu karena orang Indonesia pada umumnya telat satu jam, bukan setengah jam? “Jam karet”, begitulah istilah yang sudah umum di Indonesia untuk menggambarkan keterlambatan. “Besok” bisa melar seperti karet menjadi lusa atau beberapa hari lagi. Rentang waktu “besok” mempunyai jangkauan yang panjang dan tidak pasti. Padahal kepastian diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan.

Karena sudah menjadi biasa, akhirnya menjadi budaya yang diterima oleh banyak kalangan. Jangan heran, banyak orang dari negara lain atau orang Indonesia yang lama tinggal di luar negeri akhirnya malah mengikuti budaya ini. Arus jam karet lebih kuat sehingga menarik arus disiplin waktu yang lebih lemah tenaganya. Dampak dari jam karet atau keterlambatan ini adalah timbulnya “jalan pintas” yang menerjang arus jam karet. Kalau kita mempunyai suatu urusan yang memakan waktu lama, maka ada “jalan pintas” agar bisa lebih cepat. Dan tidak ada “jalan pintas” yang gratis.

Dampak lain dari jam karet adalah tertundanya beberapa kegiatan lain sebagai rentetan akibat dari jam karet pada acara sebelumnya. Apabila diakumulasikan, telah terjadi inefisiensi yang luar biasa. Cuma karena banyak yang tidak menyadarinya serta sudah terbiasa, yang luar biasa menjadi biasa. Contohnya adalah suatu acara yang sudah dijadwalkan akan berlangsung dua jam dari jam 10 sampai jam 12. Kemudian rapat tersebut tertunda setengah jam karena peserta rapat banyak yang datang terlambat. Dengan asumsi rapat tetap dua jam serta waktu istirahat jam 12, maka telah terjadi pemborosan waktu, tenaga dan sumber daya listrik yang dikali setengah jam. Dengan asumsi rapat diakhiri jam 12, maka telah terjadi inefisiensi dalam pembahasan materi rapat yang cenderung akan dibahas secara tergesa-gesa karena kurangnya waktu. Inefisiensi juga akan terjadi pada rentetan kegiatan berikutnya karena keterlambatan rapat tersebut.

Apakah budaya ini bisa diubah? Tentu saja, asal ada kemauan dan dimulai dari diri sendiri setiap individu maka Indonesia akan bergerak menjadi masyarakat yang tepat waktu.

Bila kita dapat menghargainya maka waktu akan berpihak kepada kita. Lalu bagaimana menghargai sang waktu? Salah satunya adalah dengan menempatkan skala prioritas pada setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Steven Covey dalam bukunya yang laris manis berjudul “The 7 Habits of Highly Effective People” menempatkannya sebagai salah satu kebiasaan agar menjadi seseorang dengan tingkat efektivitas yang tinggi. Skala prioritas disebutkan dengan melakukan “first thing first”. Dengan membaginya dalam beberapa tingkat sesuai dengan kebutuhan dantujuan akan lebih mudah bagi kita untuk membagi waktu.

Tentu saja dalam membagi skala prioritas tersebut diperlukan konsistensi serta keteguhan hati agar tetap berjalan sesuai dengan rencana. Namun apabila terjadi keadaan darurat dengan skala prioritas tinggi, skala kita bisa modifikasi dengan resiko sekecil mungkin. Dalam pembagian skala prioritas ini, ujungnya adalah tujuan akhir yang akan dicapai dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, sebelum membagi skala prioritas, tentukan dulu tujuan dari masing-masing kegiatan beserta efeknya dalam mencapai tujuan.

Harga sebuah waktu bisa dibagi menjadi beberapa tingkatan seperti halnya kita membagi pekerjaan. Yang penting mendahului yang kurang penting. Selanjutnya yang kurang penting mendahului yang tidak penting. Yang tidak penting mendahului yang tidak penting sama sekali. Tingkatan skala ini yang dapat menjadi acuan kita dalam mendahulukan suatu pekerjaan terhadap pekerjaan lainnya.
Dengan menyusun skala prioritas, kita bisa melaksanakan tjuan kita dengan lebih efektif.

Kebiasaan bertahun-tahun dalam bercocok tanam membuatnya menjadi suatu kebiasaan dan budaya bagi masyarakat Jepang. Segala sesuatunya dibuat berdasarkan waktu yang telah diatur. Jadwal kedatangan kereta, bus dan alat transportasi lainnya dibuat secara presisi sehingga membuat kepastian bagi orang yang hendak bepergian dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sebagai contoh, jadwal bus dalam kota, dibuat berdasarkan study statistik, dengan pengamatan selama beberapa waktu. Jarak tempuh, jumlah rata-rata kendaraan yang melewati rute tersebut, jumlah pemilik kendaraan di sekitar jalan tersebut sampai dengan batas toleransi kemacetan menjadi faktor untuk menentukan jadwal kedatangan dan keberangkatan bus pada setiap halte. Alhasil, penumpang dapat memastikan kapan bus datang atau pergi. Jadwal tersebut biasanya berbeda antara hari biasa dan akhir pekan karena jumlah kendaraan yang lalu lalangpun berbeda.  Jadwal transportasi umum mudah didapatkan pada setiap tempat pemberangkatan atau tercantum pada setiap halte/stasiun. Dengan berkembangnya teknologi, jadwal tersebut juga bisa diakses melalui internet.

Jepang juga taat pada standar waktu. Jadwal pelajaran/kuliah per hari di setiap kampus/sekolah dibuat sama. Penunjuk waktu pada tempat umum juga dapat dipastikan sama waktunya. Untuk jam elektronik di tempat umum seperti stasiun kereta dibuat terpusat agar memudahkan pengaturan standarisasi waktunya. Penunjuk waktu pada setiap stasiun televisi juga sama dan standar. Bandingkan dengan waktu kumandang adzan Magrib di setiap stasiun televisi kita yang berbeda-beda waktunya. Walaupun hanya berbeda sekian menit atau detik tapi tetap tidak serentak. Mungkin lebih mudah pada waktu hanya ada satu televisi di republik tercinta ini, TVRI. Kita bisa menstandarisasi waktu kita dengan acara “Dunia Dalam Berita” yang disiarkan tepat pada pukul 9 malam.

Begitu menghargainya orang Jepang terhadap waktu, kalau anda bertanya suatu jarak atau lokasi sebuah tempat, biasanya mereka menjawab dengan patokan waktu. Misalnya, 7 menit berjalan kaki dari stasiun atau 8 menit bersepeda dari kantor polisi. Kalau kita perhatikan, panjang waktu yang mereka tunjukkan juga sangat presisi. Coba bandingkan dengan di negara kita, biasanya apabila ditanya soal waktu, jawabannya adalah 5 menit, 10 menit atau pembulatan waktu pada kelipatan 5 atau yang mudah dihitung. Waktu yang ditunjukkan belum tentu pas, tercermin dengan kata “kira-kira” pada awal kalimatnya.
Begitulah masyarakat Jepang menghargai waktunya. Dengan kedisiplinan terhadap waktu mereka lebih mudah melakukan suatu rencana pekerjaan yang pada akhirnya membuat segalanya menjadi efisien.